Percepatan Legislasi yang Menimbulkan Kekhawatiran
Percepatan pembahasan RUU Penyesuaian Pidana menimbulkan perhatian luas dari masyarakat sipil dan akademisi. DPR menyebut urgensi hukum sebagai alasan percepatan, tetapi banyak pihak mempertanyakan apakah kualitas kajian tetap terjaga. Kecepatan pembahasan sering dianggap mengurangi ruang diskusi kritis, sehingga publik merasa sulit memahami arah perubahan pasal-pasal pidana.
Pentingnya Penyesuaian Hukum Modern
Kejahatan modern, terutama yang melibatkan teknologi dan internet, menuntut aturan pidana yang lebih mutakhir. Pasal-pasal lama dinilai tidak memadai untuk menghadapi kasus-kasus baru seperti penipuan digital, manipulasi data, dan kejahatan lintas negara. Percepatan RUU dianggap perlu agar aparat penegak hukum memiliki dasar yang jelas dan efektif untuk menangani tantangan hukum yang berkembang pesat.
Kekhawatiran Minimnya Keterlibatan Publik
Proses pembahasan cepat biasanya disertai ruang partisipasi publik yang terbatas. Organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pakar hukum membutuhkan waktu untuk menelaah naskah RUU, memberi masukan, dan menilai dampak pasal-pasal yang diubah. Ketika pembahasan berlangsung terlalu singkat, potensi kesalahan atau pasal bermasalah meningkat, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di lapangan.
Risiko Multitafsir dan Ketidakadilan
Salah satu risiko percepatan adalah munculnya pasal yang multitafsir atau terlalu luas. Pasal yang tidak jelas dapat dimanfaatkan secara berbeda oleh aparat penegak hukum, sehingga mengganggu prinsip keadilan. Sejumlah pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa pasal bermasalah sering baru disadari setelah RUU diterapkan. Hal ini menegaskan pentingnya proses deliberasi yang matang sebelum legislasi disahkan.
Transparansi sebagai Solusi
Untuk menjaga kualitas RUU, DPR perlu memperkuat mekanisme transparansi. Publikasi draf secara berkala, keterlibatan pakar, serta ruang konsultasi terbuka dapat membantu menyeimbangkan percepatan dengan kualitas kajian. Percepatan tidak harus mengurangi akuntabilitas. Proses yang transparan memastikan bahwa perubahan pasal pidana tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan prinsip hukum yang adil.
Kesimpulan
Percepatan RUU Penyesuaian Pidana dapat diterima apabila disertai keterbukaan, kajian mendalam, dan partisipasi publik. Legislasi pidana bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan hukum. Dengan proses yang terkontrol dan transparan, RUU ini berpotensi memberikan perlindungan hukum yang lebih baik sekaligus memperkuat legitimasi sistem peradilan di Indonesia.
