Kasus pelaporan terhadap Ribka Tjiptaning atas pernyataannya soal Soeharto memunculkan beragam tanggapan dari tokoh masyarakat dan influencer politik di Indonesia.
Fenomena ini memperlihatkan bagaimana ruang digital kini menjadi arena baru dalam membentuk opini publik dan memperkuat narasi politik.
Tokoh Masyarakat Beri Dukungan
Beberapa tokoh masyarakat menyatakan bahwa langkah hukum terhadap pernyataan Ribka harus diproses secara proporsional.
Mereka menilai kebebasan berpendapat adalah bagian dari nilai demokrasi yang harus dijaga, meski tetap dengan tanggung jawab moral.
“Pernyataan politik tidak selalu harus diadili, tapi bisa dijawab dengan diskusi publik,” ujar salah satu aktivis sosial dari Yogyakarta.
Sikap Influencer Politik
Para influencer politik di media sosial turut menyoroti kasus ini.
Sebagian menilai Ribka hanya mengutarakan pendapat pribadi, sementara yang lain menilai ucapannya bisa memicu polarisasi.
Perdebatan ini menunjukkan peran besar influencer dalam membentuk persepsi publik terhadap isu-isu sensitif yang melibatkan tokoh partai.
Dampak terhadap Citra PDI-P
Bagi PDI-P, kasus ini menjadi ujian komunikasi publik yang tidak ringan.
Partai harus mampu menjaga citra sebagai partai yang demokratis, namun juga tegas dalam menghadapi isu yang menimbulkan kontroversi.
Beberapa kader menegaskan dukungan terhadap Ribka sambil menyerukan agar publik tidak mudah terpancing oleh narasi negatif di media sosial.
Dinamika Opini di Dunia Maya
Di platform seperti X (Twitter) dan Instagram, ribuan komentar muncul membahas pernyataan Ribka.
Tagar terkait Soeharto dan PDI-P sempat trending, menandakan besarnya perhatian publik terhadap isu ini.
Namun, di sisi lain, banyak pula netizen yang menilai perdebatan ini membuka ruang refleksi tentang sejarah dan kebebasan berpendapat di era modern.
Pandangan Akademisi
Akademisi politik dari Bandung menilai bahwa peran influencer dalam kasus ini justru memperlihatkan kemajuan demokrasi digital.
“Masyarakat kini punya lebih banyak ruang untuk menilai dan berdiskusi. Tantangannya adalah menjaga agar percakapan tetap rasional dan tidak disusupi disinformasi,” ujarnya.
Kasus Ribka Tjiptaning menunjukkan bahwa di era digital, opini publik tidak lagi terbentuk hanya dari media massa, tetapi juga melalui tokoh masyarakat dan influencer yang mampu menggiring narasi politik ke ruang yang lebih luas.
